RS Putus Kontrak dengan BPJS Kesehatan karena Akreditasi, Bagaimana Nasib Pasien?

Posted on

RS Putus Kontrak dengan BPJS Kesehatan karena Akreditasi, Bagaimana Nasib Pasien?

https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 02 481 2050738 rs-putus-kontrak-dengan-bpjs-kesehatan-karena-akreditasi-bagaimana-nasib-pasien-NvFWx5zlXz.jpg BPJS Kesehatan (Foto: Ist)

Per 30 Juni 2019, BPJS Kesehatan bakal memutus kontrak dengan rumah sakit di Indonesia yang tidak memperpanjang akreditasi. Begitu pun dengan rumah sakit yang belum bekerja sama, peluang untuk melayani pasien BPJS Kesehatan akan dipersulit.

Adanya aturan baru tersebut, jelas membuat pasien tidak dapat berobat di rumah sakit secara leluasa. Apalagi kalau fasilitas kesehatan tersebut belum memperpanjang akreditasinya sesuai syarat yang sudah ditentukan.

BERITA TERKAIT +
  • Catat! BPJS Kesehatan Bakal Putus Kontrak RS yang Tidak Perpanjang Akreditasi
  • Loh‘ class=’ga_BeritaTerkait’>Kini Bayar BPJS Kesehatan Bisa Autodebit Loh
  • BPJS Kesehatan Bayar Hutang Rp11 Triliyun, Faskes Wajib Lakukan Ini

Data BPJS Kesehatan menyebutkan, per April 2019 ada 271 rumah sakit yang belum terakreditasi, tapi sampai 30 Juni 2019 kerja sama dengan BPJS Kesehatan tetap dilakukan. Sementara 482 rumah sakit akan habis masa berlaku akreditasinya, lalu bisa diputus kontrak jika tidak diperpanjang.

 

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan BPJS Kesehatan Budi Mohammad Arief meminta, agar rumah sakit tersebut mengurus reakreditasi sampai batas 30 Juni 2019. Kepada pasiennya yang berobat di rumah sakit tersebut harus mencari faskes alternatif, agar pengobatan tidak terhambat.

“Ke depan BPJS Kesehatan akan terus berikan informasi kepada masyarakat. Karena setiap bulan pasti akan ada yang habis, kami selalu ingatkan setiap dua bulan sebelum masa akreditasinya habis,” ujar Budi ditemui di Gedung BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

 Baca Juga: Catat! BPJS Kesehatan Bakal Putus Kontrak RS yang Tidak Perpanjang Akreditasi

BPJS Kesehatan, lanjut Budi, bakal memberikan solusi atau pilihan kepada masyarakat, agar bisa mendatangi rumah sakit di sekitarnya, yang masih bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Maka ke depan masyarakat begitu ada rumah sakit yang kita hentikan kontraknya karena masa akreditasi, tetap diinfokan kemana mereka akan berobat dan faskes tingkat pertama harus carikan penggantinya,” kata Budi.

 

Kepala Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menambahkan, sebenarnya ada dampak yang didapatkan rumah sakit saat tidak memperpanjang akreditasi tersebut. Dikhawatirkan rumah sakit bakal kehilangan pasien dan tidak bisa bertahan.

 Baca Juga: Bercermin dari Kasus Iker Casillas, Menusuk Jari dengan Jarum Bisa Menolong Pasien Serangan Jantung?

“Syarat akreditasi ini jadi satu bentuk kerja sama, sehingga nantinya terancam dan pengaruhnya kepada pelayanan masyarakat. Sementara untuk jangka pendek bisa dibantu mitigasi oleh BPJS Kesehatan,” ungkap Timboel.

Timboel menegaskan, untuk pengurusan proses akreditasi butuh waktu tidak lama. Prosesnya reakteditasi tersebut idealnya berlangsung selama 1-2 bulan. Maka itu, rumah sakit harus sejak lama berupaya mengurus sertifikat akreditasi dengan KARS. Dalam hal ini butuh komitmen khusus agar rumah sakit tersebut bisa memberikan pelayanan yang baik, tanpa diskriminasi.

“Mestinya pengawas Kemenkes harus ingatkan rumah sakit tersebut, kapan jatuh tempo. BPJS Kesehatan bisa berikan diskresi kepada rumah sakit dengan syarat khusus,” pungkasnya.

(tam)

  • TAG :
  • Pasien BPJS
  • Fasilitas Rumah Sakit
  • BPJS Kesehatan

Telah dipublish di lOkezone