Biar Kekinian, Mobil Pedesaan Bakal Hadir Versi Listrik

Posted on

Biar Kekinian, Mobil Pedesaan Bakal Hadir Versi Listrik

Mobil pedesaan.

Photo :

  • VIVA/Pius

VIVA – Tak ingin terlihat kuno dan ketinggalan zaman, Alat Mekanik Multifungsi Pedesaan terus mengalami pengembangan. Salah satu rencananya adalah, mengganti jantung penggerak yang semula mesin diesel, menjadi bertenaga listrik. 

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika mengatakan, secara teknis AMMDes sangat memungkinkan dijadikan kendaraan listrik. Tenaga listrik nantinya bukan hanya sebagai penggerak kendaraan, namun juga alat yang dipasang di bak belakang.

“Kami akan kembangkan AMMDes versi listrik. Jadi, mesin itu nanti akan diganti menggunakan tenaga dari baterai dan motor listrik,” ujarnya di Jakarta, Senin 15 April 2019.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (KMWI) Reiza Treistanto mengatakan, AMMDes listrik baru sebatas pembahasan. Sampai saat ini, pihaknya masih berkonsentrasi pada produksi versi konvensional, yang baru saja dimulai pada Maret 2019 di pabrik Citereup, Jawa Barat.

Lihat Juga
  • Mobil pedesaan versi ambulans

    Pakai Mobil Buatan Lokal Ini, Petani Bisa Hemat 47 Persen

  • Hyundai Santro.

    Masuk Indonesia, Mobil Murah Hyundai Bakal Susah Laku

  • Wuling Cortez.

    Berburu Mobil ‘Murah’ Rakitan Tahun Lalu

“Konsentrasi kami sekarang pada unit yang sedang kami produksi dulu, karena kan baru mulai produksinya. Untuk listrik, memang ada pembahasan, nanti juga akan didiskusikan lagi,” tutur Reiza.

Terkait produksi, saat ini KMWI memiliki kapasitas produksi sebanyak 3.000 unit per tahun. Rencananya perusahaan akan meningkatkan kapasitas menjadi 12 ribu unit per tahun pada 2020. Terkait pemasaran AMMDes, ada dua target konsumen yang diincar, yakni instansi pemerintah dan masyarakat desa.

Untuk target penjualan di segmen pemerintah, pada bulan ini KMWI berencana mendaftarkan produk AMMDes-nya dalam katalog elektronik atau e-katalog. Sehingga, kementerian atau lembaga pemerintah yang ingin membelinya dapat mengakses Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (yns)

Sumber Viva